Peraturan Polri No. 10 Tahun 2025
Perpol 10/2025 adalah aturan teknis internal yang mengatur penugasan anggota Polri aktif di luar struktur organisasi kepolisian
Dokumen
Putusan Mahkamah Konstitusi No.114/PUU-XXIII/2025
Jakarta, 13 November 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan frasa ‘atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri’ dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Peraturan Kapolri No. 4 Tahun 2025 tentang Penindakan Aksi Penyerangan terhadap Polri
Kepolisian Negara Republik Indonesia resmi menerbitkan Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penindakan Aksi Penyerangan terhadap Polri.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 60/PUU-XXII/2024
Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024
Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa syarat usia minimum calon kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) dihitung sejak tanggal penetapan pasangan calon.
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
2 Mei 2024 – Perma 1/2024 dibuat untuk mengakomodir kebutuhan praktik peradilan yang bermuara pada perdamaian antara korban dan pelaku dengan pendekatan restoratif.
Peraturan Polri No. 1 Tahun 2022 tentang mekanisme Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar
3 Februari 2022 – Perpol 1/2022 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api.
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020
25 November 2025 – Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja menegaskan konsep “Partisipasi Bermakna” (Meaningful Participation), yang menekankan pelibatan masyarakat dalam pembentukan UU.
Peraturan Kapolri No.6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 (Perpol 6/2019) adalah aturan baru mengenai manajemen penyidikan tindak pidana di lingkungan Polri, menggantikan Perkap 14/2012,
Peraturan Kapolri No. 2 Tahun 2019 tentang Penanganan Huru-Hara
Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2019 (Perkap 2/2019) tentang Penindakan Huru-Hara mengatur prosedur, cara bertindak, serta penggunaan kekuatan secara proporsional dan berjenjang oleh Polri dalam menghadapi kerusuhan massa
