Negara Harus Segera Akhiri Dwifungsi Polri dan Laksanakan Putusan MK No.114/PUU-XXIII/2025
Jakarta, 14 November 2025 – Mahkamah Konstitusi telah membacakan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dalam perkara Pengujian UU Polri.
Jakarta, 14 November 2025 – Mahkamah Konstitusi telah membacakan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dalam perkara Pengujian UU Polri.
Jakarta, 13 November 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan frasa ‘atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri’ dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
Putusan MK Nomor 60/PUU-XXII/2024 adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah (Pilkada) di Indonesia.
25 November 2025 – Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja menegaskan konsep “Partisipasi Bermakna” (Meaningful Participation), yang menekankan pelibatan masyarakat dalam pembentukan UU.