dania 
Ni Made Martini, Peneliti Puskakrim UI, memaparkan substansi dari buku berjudul “Dinamika dan Tantangan Pengawasan Internal Kepolisian” yang mendorong penguatan mekanisme internal dan menawarkan gagasan berbasis bukti terkait model pengawasan internal. 0:32 | Sejarah Reformasi Polri Jadi kalau dilihat reformasi Polri itu kan sebetulnya tidak terlepas dari reformasi kita di tahun 1998 ya. Pada waktu … Read more
Bugivia Maharani, Peneliti PSHK Indonesia, memaparkan substansi dari kertas kebijakan berjudul “Reformasi Kelembagaan dan Pengawasan Eksternal Kepolisian” yang mendorong penggunaan konsep Pemolisian Demokratis (Democratic Policing) di Indonesia, meletakkan kembali ruang lingkup fungsi Polri, menata ulang tugas dan kewenangan Polri dalam pelayanan publik, melakukan transformasi pengawasan eksternal Polri, hingga memberikan rekomendasi implementasi konsep Pemolisian Demokratis. 00:25 … Read more
Perdebatan tentang posisi Polri di bawah presiden atau kementerian meminggirkan persoalan lebih penting: bagaimana kekuasaan koersifnya dikendalikan. Jakarta, 31 Januari 2026 – Pro dan kontra mengenai penempatan Kepolisian RI di bawah kementerian sama-sama sah di dalam ruang demokrasi. Perbedaan pandangan mencerminkan kegelisahan tentang bagaimana kekuasaan koersif negara seharusnya diatur. Keduanya berangkat dari asumsi yang patut … Read more
Jakarta, 16 Desember 2025 – RFP menilai penerbitan Perpol 10/2025 oleh Kapolri secara terang-terangan melanggar hukum, menentang konstitusi, dan membangkangi upaya reformasi Polri.
Jakarta, 16 Desember 2025 – PSHK merilis policy brief berjudul Reformasi Kelembagaan dan Pengawasan Eksternal Kepolisian.
Perpol 10/2025 adalah aturan teknis internal yang mengatur penugasan anggota Polri aktif di luar struktur organisasi kepolisian
Jakarta, 19 November 2025 – Koalisi Reformasi KUHAP menyatakan bahwa RUU KUHAP gagal memperbaiki masalah besar polisi dan peradilan pidana.
Jakarta, 17 November 2025 – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (RFP) mendesak Presiden Prabowo dan DPR RI untuk menarik draf RKUHAP saat ini dan menunda rencana pengesahannya.
Jakarta, 14 November 2025 – Mahkamah Konstitusi telah membacakan Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dalam perkara Pengujian UU Polri.
Jakarta, 13 November 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan frasa ‘atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri’ dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
