Reformasi Kelembagaan dan Pengawasan Eksternal Kepolisian
Jakarta, 16 Desember 2025 – PSHK merilis policy brief berjudul Reformasi Kelembagaan dan Pengawasan Eksternal Kepolisian.
Jakarta, 16 Desember 2025 – PSHK merilis policy brief berjudul Reformasi Kelembagaan dan Pengawasan Eksternal Kepolisian.
Jakarta, 13 November 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan frasa ‘atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri’ dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.