UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika
UU 35 Tahun 2009 adalah UU yang menjadi landasan hukum dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika di Indonesia
Dokumen
Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian
Perkap No. 8 Tahun 2009 adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian, yang diterbitkan Kapolri Bambang Hendarso Danuri pada 22 Juni 2009 sebagai pedoman internal Polri untuk mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam setiap pelaksanaan tugas, memastikan penggunaan kekuatan proporsional, … Read more
Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 adalah peraturan yang mengatur tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Peraturan ini memberikan pedoman bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya, dengan tujuan untuk mencegah tindakan berlebihan dan memastikan penggunaan kekuatan sesuai dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan prinsip-prinsip lainnya. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu … Read more
UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
UU No. 24 Tahun 2003 adalah Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (MK), mengatur kedudukan, kekuasaan, susunan, pengangkatan/pemberhentian hakim, dan hukum acara MK, serta memberikan kekuasaan konstitusional MK untuk menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan parpol, dan memutus sengketa hasil pemilu, yang kemudian beberapa kali diubah, termasuk oleh UU No. 7 Tahun 2020.
Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
Optional Protocol to the Convention against Torture (OPCAT) adalah perjanjian internasional tambahan dari Konvensi PBB tentang Penyiksaan yang bertujuan mencegah penyiksaan dan perlakuan kejam di semua tempat penahanan (penjara, imigrasi, panti jompo, dll.) melalui sistem kunjungan rutin oleh badan independen nasional dan internasional untuk memastikan tidak ada penyiksaan terjadi. Tujuannya adalah memberikan perlindungan yang lebih proaktif terhadap orang … Read more
UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengatur sistem pertahanan yang bersifat menyeluruh (total, terpadu, terarah, dan berlanjut) untuk melindungi kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Sistem ini melibatkan seluruh warga negara, sumber daya nasional, serta sarana-prasarana, dengan TNI sebagai komponen utama. Undang-undang ini mencabut UU No. 20 Tahun 1982 dan menggantinya dengan peraturan … Read more
UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
UU No. 2 Tahun 2002 adalah Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur fungsi, tugas, wewenang, dan struktur organisasi Polri.
TAP MPR No. VII Tahun 2000
TAP MPR No. VII Tahun 2000 mengatur tentang pemisahan peran TNI sebagai alat pertahanan negara dan Polri sebagai alat keamanan dalam.
TAP MPR No. VI Tahun 2000
TAP MPR No. VI Tahun 2000 adalah ketetapan bersejarah yang secara resmi memisahkan Polri dari ABRI (sekarang TNI), menetapkan TNI sebagai alat pertahanan negara dan Polri sebagai kekuatan pemelihara keamanan.
UU no.40 Tahun 1999 tentang Pers
UU 40 Tahun 1999 adalah Undang-Undang tentang Pers, yang mengatur kemerdekaan pers di Indonesia sebagai wujud demokrasi dan hak asasi manusia
