dania 
26 Juni 2024 – RFP mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi Optional Protocol to the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
2 Juni 2024 – RFP menolak keras revisi UU Polri berdasarkan inisiatif DPR-RI dan menuntut DPR maupun Pemerintah untuk segera menghentikan pembahasan tentang Revisi UU Polri pada masa legislasi ini.
2 Mei 2024 – Perma 1/2024 dibuat untuk mengakomodir kebutuhan praktik peradilan yang bermuara pada perdamaian antara korban dan pelaku dengan pendekatan restoratif.
Jakarta, 12 September 2023 – Hingga kemarin, aparat kepolisian kembali menembakkan gas air mata terhadap massa aksi yang menolak penggusuran di Pulau Rempang, Batam.
3 Februari 2022 – Perpol 1/2022 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api.
25 November 2025 – Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja menegaskan konsep “Partisipasi Bermakna” (Meaningful Participation), yang menekankan pelibatan masyarakat dalam pembentukan UU.
Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 (Perpol 6/2019) adalah aturan baru mengenai manajemen penyidikan tindak pidana di lingkungan Polri, menggantikan Perkap 14/2012,
Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2019 (Perkap 2/2019) tentang Penindakan Huru-Hara mengatur prosedur, cara bertindak, serta penggunaan kekuatan secara proporsional dan berjenjang oleh Polri dalam menghadapi kerusuhan massa
UU 35 Tahun 2009 adalah UU yang menjadi landasan hukum dalam upaya pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika di Indonesia
Perkap No. 8 Tahun 2009 adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian, yang diterbitkan Kapolri Bambang Hendarso Danuri pada 22 Juni 2009 sebagai pedoman internal Polri untuk mengintegrasikan nilai-nilai HAM ke dalam setiap pelaksanaan tugas, memastikan penggunaan kekuatan proporsional, … Read more
