Author: dania - Page 7

Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian

08/12/202513/01/2009 by dania

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 adalah peraturan yang mengatur tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Peraturan ini memberikan pedoman bagi anggota Polri dalam melaksanakan tugasnya, dengan tujuan untuk mencegah tindakan berlebihan dan memastikan penggunaan kekuatan sesuai dengan prinsip legalitas, proporsionalitas, dan prinsip-prinsip lainnya. Peraturan ini menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu … Read more

UU No.12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights

15/12/202528/10/2005 by dania

UU Nomor 12 Tahun 2005 adalah undang-undang tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)

UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

09/12/202513/08/2003 by dania

UU No. 24 Tahun 2003 adalah Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (MK), mengatur kedudukan, kekuasaan, susunan, pengangkatan/pemberhentian hakim, dan hukum acara MK, serta memberikan kekuasaan konstitusional MK untuk menguji UU terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, membubarkan parpol, dan memutus sengketa hasil pemilu, yang kemudian beberapa kali diubah, termasuk oleh UU No. 7 Tahun 2020.

Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment

15/12/202518/12/2002 by dania

Optional Protocol to the Convention against Torture (OPCAT) adalah perjanjian internasional tambahan dari Konvensi PBB tentang Penyiksaan yang bertujuan mencegah penyiksaan dan perlakuan kejam di semua tempat penahanan (penjara, imigrasi, panti jompo, dll.) melalui sistem kunjungan rutin oleh badan independen nasional dan internasional untuk memastikan tidak ada penyiksaan terjadi. Tujuannya adalah memberikan perlindungan yang lebih proaktif terhadap orang … Read more

UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

29/01/202608/01/2002 by dania

UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengatur sistem pertahanan yang bersifat menyeluruh (total, terpadu, terarah, dan berlanjut) untuk melindungi kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Sistem ini melibatkan seluruh warga negara, sumber daya nasional, serta sarana-prasarana, dengan TNI sebagai komponen utama. Undang-undang ini mencabut UU No. 20 Tahun 1982 dan menggantinya dengan peraturan … Read more

UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

08/12/202508/01/2002 by dania

UU No. 2 Tahun 2002 adalah Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur fungsi, tugas, wewenang, dan struktur organisasi Polri.

TAP MPR No. VII Tahun 2000

05/12/202518/08/2000 by dania

TAP MPR No. VII Tahun 2000 mengatur tentang pemisahan peran TNI sebagai alat pertahanan negara dan Polri sebagai alat keamanan dalam.

TAP MPR No. VI Tahun 2000

08/12/202518/08/2000 by dania

TAP MPR No. VI Tahun 2000 adalah ketetapan bersejarah yang secara resmi memisahkan Polri dari ABRI (sekarang TNI), menetapkan TNI sebagai alat pertahanan negara dan Polri sebagai kekuatan pemelihara keamanan.

UU no.40 Tahun 1999 tentang Pers

15/12/202523/09/1999 by dania

UU 40 Tahun 1999 adalah Undang-Undang tentang Pers, yang mengatur kemerdekaan pers di Indonesia sebagai wujud demokrasi dan hak asasi manusia

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

12/12/202523/09/1999 by dania

Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 adalah landasan hukum HAM di Indonesia yang mendefinisikan HAM sebagai hak melekat pada manusia, mewajibkan perlindungan oleh negara, hukum, dan setiap orang, serta mengatur hak-hak dasar seperti kebebasan berpendapat, keadilan, dan hak anak, serta membentuk Komnas HAM untuk penegakannya, berfungsi sebagai payung hukum untuk peraturan HAM lainnya.