Jakarta, 2 Oktober 2025 – YLBHI memandang Perkapolri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penindakan Aksi Penyerangan terhadap Kepolisian RI ini bermasalah dan mendesak kepada Kapolri untuk segera mencabut keberlakuannya.
Jakarta, 15 September 2025 – YLBHI merilis dokumen evaluasi respons pemerintah dan DPR RI pasca aksi Agustus 2025.
Jakarta, 28 Agustus 2025 – Brutalitas aparat dalam mengamankan aksi massa merespon sejumlah kebijakan yang tidak memberikan keadilan bagi rakyat kembali terjadi. Kami mendapatkan data dari pemantauan langsung lapangan di 3 lokasi aksi; Jakarta, Pontianak dan Medan. Setidaknya, masa aksi ditangkap dalam aksi di Jakarta, 15 orang di Pontianak, dan 44 orang di Medan.
Jakarta, 15 Agustus 2025 – “Mantra Berbenah” mengungkap kondisi faktual yang diungkap oleh sejumlah korban, data, analisis, dan gagasan dari beragam perspektif.
Jakarta, 01 Juli 2025 – YLBHI mengucapkan selamat ulang tahun untuk Polri ke 79 dan akan terus mendorong perbaikan dan reformasi Kepolisian RI.
Jakarta, 5 Juni 2025 – TAUD mendesak Presiden RI untuk menghapuskan segala bentuk kriminalisasi yang masih berlangsung sampai saat ini serta menjamin pelaksanaan hak penyampaian pendapat dan menghormati nilai-nilai pemenuhan HAM.
Jakarta, 3 Desember 2024 – YLBHI desak Kapolri untuk pecat Kapolrestabes Semarang yang berupaya untuk menutupi fakta pembunuhan Gamma, Pelajar SMK di Semarang.
Jakarta, 26 November 2024 – RFP mengutuk keras kasus tembak mati yang melibatkan aparat kepolisian di sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir.
Jakarta, 22 Agustus 2024 – YLBHI mendesak Kapolri untuk melepaskan massa aksi “Indonesia Darurat Demokrasi”, membatalkan penyisiran massa aksi, serta memastikan akses bantuan hukum terbuka bagi massa aksi yang ditangkap dan ditahan.
26 Juni 2024 – RFP mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi Optional Protocol to the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
