Pusat Informasi
Pusat informasi resmi Koalisi RFP. Temukan siaran pers, publikasi, dokumen dan kebijakan hukum, serta output kampanye dari Koalisi RFP dalam format teks dan audio-visual. Semua materi di sini dapat diakses dan dikutip secara bebas oleh media, publik, dan peneliti untuk memperkuat diskursus Reformasi Polri.
-
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XXII/2024
Putusan MK Nomor 70/PUU-XXII/2024 adalah putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan bahwa syarat usia minimum calon kepala daerah (Gubernur, Bupati, Walikota) dihitung sejak tanggal penetapan pasangan calon.
-
Penerbitan Surpres RUU Polri: Bentuk Arogansi Presiden Jokowi yang Menelantarkan Kritik Publik dan Mengukuhkan Praktik Legislasi Otoriter
Jakarta, 9 Juli 2024 – RFP menilai bahwa penerbitan Surpres RUU Polri adalah wujud penelantaran terhadap berbagai kritik publik dan hanya akan mengukuhkan praktik legislasi otoriter dan melegitimasi kepentingan politik pemerintahan Jokowi.
-
Temuan Awal Hasil Investigasi Dugaan Penyiksaan AM: Mendesak Profesionalitas, Transparansi, dan Akuntabilitas Polri dalam Mengungkap Kebenaran Peristiwa
Jakarta, 2 Juli 2024 – Koalisi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan mengecam tindakan penyiksaan kepada korban anak AM (13) dan 17 anak lainnya. Tindakan
-
Masalah Kepolisian RI Kian Mengemuka: Menjadi Ancaman Demokrasi dan Alat Penguasa Untuk Memukul serta Merampas Hak-Hak Rakyat
Jakarta, 1 Juli 2024 – YLBHI mendesak pemerintah dan DPR untuk melakukan reformasi kepolisian secara substantif serta memperkuat mekanisme pengawasan kepolisian.
-
Laporan Hari Bhayangkara 2024 : “Reformasi Polisi Tinggal Ilusi”
Jakarta, 1 Juli 2024 – KontraS meluncurkan Kertas Kebijakan dengan judul “Reformasi Polisi Tinggal Ilusi” guna memberikan catatan berupa kritik serta saran dan rekomendasi terhadap kinerja Polri pada bidang HAM.
-
Perkuat Pengawasan dan Batasi Kepolisian Pasca Tragedi Penyiksaan dan Pembunuhan Anak Alm. AM (13), Bukannya Menambah Kekuasaan dalam RUU Polri
29 Juni 2024 – RFP mendesak Kapolri untuk mengusut tuntas dugaan penyiksaan dan pembunuhan anak yang dilakukan oleh anggota Polda Sumatera Barat dab mencopot Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol. Suharyono.
