Pusat Informasi
Pusat informasi resmi Koalisi RFP. Temukan siaran pers, publikasi, dokumen dan kebijakan hukum, serta output kampanye dari Koalisi RFP dalam format teks dan audio-visual. Semua materi di sini dapat diakses dan dikutip secara bebas oleh media, publik, dan peneliti untuk memperkuat diskursus Reformasi Polri.
-
25 Tahun Indonesia Ratifikasi CAT: Presiden Jokowi dan DPR RI Gagal Hentikan Praktik Penyiksaan di Kepolisian, TNI, dan Lapas
26 Juni 2024 – RFP mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi Optional Protocol to the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
-
Tolak RUU Polri yang Menjadikan Polri Lembaga “Superbody” dan Gagal Mendesain Perbaikan Fundamental
2 Juni 2024 – RFP menolak keras revisi UU Polri berdasarkan inisiatif DPR-RI dan menuntut DPR maupun Pemerintah untuk segera menghentikan pembahasan tentang Revisi UU Polri pada masa legislasi ini.
-
Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
2 Mei 2024 – Perma 1/2024 dibuat untuk mengakomodir kebutuhan praktik peradilan yang bermuara pada perdamaian antara korban dan pelaku dengan pendekatan restoratif.
-
Hentikan Penggunaan Gas Air Mata dalam Menghadapi Masyarakat
Jakarta, 12 September 2023 – Hingga kemarin, aparat kepolisian kembali menembakkan gas air mata terhadap massa aksi yang menolak penggusuran di Pulau Rempang, Batam.
-
Peraturan Polri No. 1 Tahun 2022 tentang mekanisme Perizinan, Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Standar
3 Februari 2022 – Perpol 1/2022 tentang Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api.
-
Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020
25 November 2025 – Putusan MK 91/PUU-XVIII/2020 tentang Omnibus Law Cipta Kerja menegaskan konsep “Partisipasi Bermakna” (Meaningful Participation), yang menekankan pelibatan masyarakat dalam pembentukan UU.
