Pusat Informasi
Pusat informasi resmi Koalisi RFP. Temukan siaran pers, publikasi, dokumen dan kebijakan hukum, serta output kampanye dari Koalisi RFP dalam format teks dan audio-visual. Semua materi di sini dapat diakses dan dikutip secara bebas oleh media, publik, dan peneliti untuk memperkuat diskursus Reformasi Polri.
-
Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian
Perkap No. 8 Tahun 2009 adalah Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia (HAM) dalam…
-
Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap) Nomor 1 Tahun 2009 adalah peraturan yang mengatur tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Peraturan ini memberikan pedoman…
-
UU No.12 tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights
UU Nomor 12 Tahun 2005 adalah undang-undang tentang pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik)
-
UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
UU No. 24 Tahun 2003 adalah Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (MK), mengatur kedudukan, kekuasaan, susunan, pengangkatan/pemberhentian hakim, dan hukum acara MK, serta memberikan kekuasaan konstitusional MK untuk…
-
Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
Optional Protocol to the Convention against Torture (OPCAT) adalah perjanjian internasional tambahan dari Konvensi PBB tentang Penyiksaan yang bertujuan mencegah penyiksaan dan perlakuan kejam di semua…
-
UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
UU No. 2 Tahun 2002 adalah Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur fungsi, tugas, wewenang, dan struktur organisasi Polri.
