Pusat Informasi
Pusat informasi resmi Koalisi RFP. Temukan siaran pers, publikasi, dokumen dan kebijakan hukum, serta output kampanye dari Koalisi RFP dalam format teks dan audio-visual. Semua materi di sini dapat diakses dan dikutip secara bebas oleh media, publik, dan peneliti untuk memperkuat diskursus Reformasi Polri.
-
UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
UU No. 24 Tahun 2003 adalah Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi (MK), mengatur kedudukan, kekuasaan, susunan, pengangkatan/pemberhentian hakim, dan hukum acara MK, serta memberikan kekuasaan konstitusional MK untuk…
-
Optional Protocol to the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment
Optional Protocol to the Convention against Torture (OPCAT) adalah perjanjian internasional tambahan dari Konvensi PBB tentang Penyiksaan yang bertujuan mencegah penyiksaan dan perlakuan kejam di semua…
-
UU No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengatur sistem pertahanan yang bersifat menyeluruh (total, terpadu, terarah, dan berlanjut) untuk melindungi kedaulatan, keutuhan wilayah, dan…
-
UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
UU No. 2 Tahun 2002 adalah Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mengatur fungsi, tugas, wewenang, dan struktur organisasi Polri.
-
TAP MPR No. VII Tahun 2000
TAP MPR No. VII Tahun 2000 mengatur tentang pemisahan peran TNI sebagai alat pertahanan negara dan Polri sebagai alat keamanan dalam.
-
TAP MPR No. VI Tahun 2000
TAP MPR No. VI Tahun 2000 adalah ketetapan bersejarah yang secara resmi memisahkan Polri dari ABRI (sekarang TNI), menetapkan TNI sebagai alat pertahanan negara dan Polri sebagai kekuatan pemelihara keamanan.
