Pusat Informasi
Pusat informasi resmi Koalisi RFP. Temukan siaran pers, publikasi, dokumen dan kebijakan hukum, serta output kampanye dari Koalisi RFP dalam format teks dan audio-visual. Semua materi di sini dapat diakses dan dikutip secara bebas oleh media, publik, dan peneliti untuk memperkuat diskursus Reformasi Polri.
-
TAP MPR No. VII Tahun 2000
TAP MPR No. VII Tahun 2000 mengatur tentang pemisahan peran TNI sebagai alat pertahanan negara dan Polri sebagai alat keamanan dalam.
-
TAP MPR No. VI Tahun 2000
TAP MPR No. VI Tahun 2000 adalah ketetapan bersejarah yang secara resmi memisahkan Polri dari ABRI (sekarang TNI), menetapkan TNI sebagai alat pertahanan negara dan Polri sebagai kekuatan pemelihara keamanan.
-
UU no.40 Tahun 1999 tentang Pers
UU 40 Tahun 1999 adalah Undang-Undang tentang Pers, yang mengatur kemerdekaan pers di Indonesia sebagai wujud demokrasi dan hak asasi manusia
-
UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Undang-Undang (UU) Nomor 39 Tahun 1999 adalah landasan hukum HAM di Indonesia yang mendefinisikan HAM sebagai hak melekat pada manusia, mewajibkan perlindungan oleh negara, hukum,…
-
UU No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum
UU No. 9 Tahun 1998 adalah landasan hukum di Indonesia yang menjamin hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum
-
International Covenant on Civil and Political Rights
ICCPR adalah singkatan dari International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), sebuah perjanjian hak asasi manusia internasional yang…
