Pusat Informasi
Pusat informasi resmi Koalisi RFP. Temukan siaran pers, publikasi, dokumen dan kebijakan hukum, serta output kampanye dari Koalisi RFP dalam format teks dan audio-visual. Semua materi di sini dapat diakses dan dikutip secara bebas oleh media, publik, dan peneliti untuk memperkuat diskursus Reformasi Polri.
-
Kepolisian Harus Segera Menghentikan Kriminalisasi Massa Aksi Mayday Tanpa Syarat: Penikmatan Hak Konstitusional Tidak Dapat Dipidana!
Jakarta, 5 Juni 2025 – TAUD mendesak Presiden RI untuk menghapuskan segala bentuk kriminalisasi yang masih berlangsung sampai saat ini serta menjamin pelaksanaan hak penyampaian pendapat dan menghormati nilai-nilai pemenuhan HAM.
-
Represi Lewat Kriminalisasi Massa Aksi: Pelanggaran Hukum Acara Pidana yang Terus Dilanggengkan
26 Mei 2025 – ICJR memberikan catatan kritis terkait kriminalisasi massa aksi yang tak sesuai hukum acara pidana, melanggar HAM.
-
Buku Saku: “Merindukan Hoegeng: Mengapa Polri Perlu Direformasi?”
3 Mei 2025 – Buku saku “Merindukan Hoegeng: Mengapa Polri Perlu Direformasi?” ini berupaya memotret dan mengidentifikasi berbagai masalah dan kegagalan sistemik institusi kepolisian untuk dapat disajikan kepada para pembaca.
-
Aparat Kepolisian Kembali Melakukan Tindakan Represif, Brutal, Sewenang-wenang, dan Melawan Hukum pada Massa Aksi
Jakarta, 2 Mei 2025 – Aparat kepolisian melakukan tindakan represif dan brutal serta upaya paksa sewenang-wenang pada massa aksi perayaan Hari Buruh Internasional tahun 2025 di Jakarta.
-
Segendang Sepenarian RUU Polri dan RKUHAP: Kewenangan Polisi Terlampau Besar Tanpa Pengawasan Memadai, Klise Prabowo Dengungkan “Absolute Power Corrupt Absolutely”
11 April 2025 – ICJR merekomendasikan RUU Polri memprioritaskan penguatan mekanisme pengawasan dan mencegah penambahan kewenangan.
-
Band Sukatani Akui Ada Intimidasi: Proses Pemeriksaan Etik dan Pidana Wajib Dilakukan Kepada Anggota Polisi yang Melanggar
2 Maret 2025 – RFP mendesak Propam Mabes Polri untuk menjunjung tinggi akuntabilitas, objektivitas, dan transparansi dalam memeriksa dugaan pelanggaran etik adanya tekanan dan intimidasi kepada Band Sukatani.
