Pusat Informasi
Pusat informasi resmi Koalisi RFP. Temukan siaran pers, publikasi, dokumen dan kebijakan hukum, serta output kampanye dari Koalisi RFP dalam format teks dan audio-visual. Semua materi di sini dapat diakses dan dikutip secara bebas oleh media, publik, dan peneliti untuk memperkuat diskursus Reformasi Polri.
-
Reformasi Polri Jangan Sekedar Rapalan “Mantra”, Segera Benahi Kegagalan Sistemik Kepolisian melalui Revisi KUHAP yang Memperkuat Mekanisme Pengawasan terhadap Kepolisian!
Jakarta, 15 Agustus 2025 – “Mantra Berbenah” mengungkap kondisi faktual yang diungkap oleh sejumlah korban, data, analisis, dan gagasan dari beragam perspektif.
-
Peluncuran Film Dokumenter “Mantra Berbenah”: Reformasi Polri Jangan Sekedar Mantra
Jakarta, 14 Agustus 2025 – “Mantra Berbenah” film garapan Koalisi RFP berkolaborasi dengan Watchdoc, diluncurkan di Jakarta di Resonansi, Rumah Belajar Indonesia Corruption Watch (ICW).
-
Simposium Akademik Hukum Acara Pidana: Memperkuat Akuntabilitas dan Profesionalisme Polri dalam RUU KUHAP
Makassar, 24 Juli 2025 — ICJR, RFP, ASPERHUPIKI, dan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin menyelenggarakan Simposium Akademik Hukum Acara Pidana dengan tema “Memperkuat Akuntabilitas dan Profesionalisme Polri dalam RUU KUHAP di Makassar.
-
Kepolisian Alat Negara, Bukan Alat Represi Penguasa dan Modal: Kekerasan dan Pelanggaran HAM yang Terus Menjadi Pola
Jakarta, 01 Juli 2025 – YLBHI mengucapkan selamat ulang tahun untuk Polri ke 79 dan akan terus mendorong perbaikan dan reformasi Kepolisian RI.
-
Hari Bhayangkara ke-79: Momentum Reformasi Polri, Bukan Sekadar Seremoni
Jakarta, 1 Juli 2025 – Hari Bhayangkara seharusnya menjadi momentum penguatan komitmen reformasi Kepolisian demi lahirnya institusi Polri yang profesional, akuntabel, dan demokratis
-
Kertas Kebijakan Hari Bhayangkara 2025: Kekerasan yang Menjulang di Tengah Penegakan Hukum yang Timpang
Jakarta, 30 Juni 2025 – Bertepatan dengan momen Hari Bhayangkara ke 79 yang diperingati pada 1 Juli 2025, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) meluncurkan Kertas Kebijakan dengan tajuk “Kekerasan yang Menjulang di Tengah Penegakan Hukum yang Timpang”.
