UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara mengatur sistem pertahanan yang bersifat menyeluruh (total, terpadu, terarah, dan berlanjut) untuk melindungi kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa. Sistem ini melibatkan seluruh warga negara, sumber daya nasional, serta sarana-prasarana, dengan TNI sebagai komponen utama.
Undang-undang ini mencabut UU No. 20 Tahun 1982 dan menggantinya dengan peraturan yang lebih sesuai dengan perkembangan kebutuhan pertahanan dan keamanan nasional.
Jakarta, 16 Desember 2025 – RFP menilai penerbitan Perpol 10/2025 oleh Kapolri secara terang-terangan melanggar hukum, menentang konstitusi, dan membangkangi upaya reformasi Polri.
Jakarta, 19 November 2025 – Koalisi Reformasi KUHAP menyatakan bahwa RUU KUHAP gagal memperbaiki masalah besar polisi dan peradilan pidana.
Jakarta, 17 November 2025 – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Kepolisian (RFP) mendesak Presiden Prabowo dan DPR RI untuk menarik draf RKUHAP saat ini dan menunda rencana pengesahannya.
