Siaran Pers
Extrajudicial Killing “Tembak di Tempat!”: Rantai Kematian di Tangan Polri
Jakarta, 26 November 2024 – Kejadian pembunuhan di luar proses hukum oleh polisi kepada warga sipil kembali terjadi.
Brutalitas Polisi Terus Makan Korban, Dari Warga hingga Pelajar SMK Ditembak Mati, Polri Harus Segera Direformasi!
Jakarta, 26 November 2024 – RFP mengutuk keras kasus tembak mati yang melibatkan aparat kepolisian di sejumlah wilayah dalam beberapa hari terakhir.
Koalisi Masyarakat Sipil Laporkan Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Proyek Pengadaan Gas Air Mata di Kepolisian
Senin, 2 September 2024 – RFP mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) guna melaporkan dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pengadaan gas air mata di Kepolisian Republik Indonesia.
Hentikan Brutalitas Aparat Kepolisian Terhadap Massa Aksi “Indonesia Darurat Demokrasi” dan Lepaskan Kawan Kami!
Jakarta, 22 Agustus 2024 – YLBHI mendesak Kapolri untuk melepaskan massa aksi “Indonesia Darurat Demokrasi”, membatalkan penyisiran massa aksi, serta memastikan akses bantuan hukum terbuka bagi massa aksi yang ditangkap dan ditahan.
Penerbitan Surpres RUU Polri: Bentuk Arogansi Presiden Jokowi yang Menelantarkan Kritik Publik dan Mengukuhkan Praktik Legislasi Otoriter
Jakarta, 9 Juli 2024 – RFP menilai bahwa penerbitan Surpres RUU Polri adalah wujud penelantaran terhadap berbagai kritik publik dan hanya akan mengukuhkan praktik legislasi otoriter dan melegitimasi kepentingan politik pemerintahan Jokowi.
Temuan Awal Hasil Investigasi Dugaan Penyiksaan AM: Mendesak Profesionalitas, Transparansi, dan Akuntabilitas Polri dalam Mengungkap Kebenaran Peristiwa
Jakarta, 2 Juli 2024 – Koalisi Masyarakat Sipil Anti Penyiksaan mengecam tindakan penyiksaan kepada korban anak AM (13) dan 17 anak lainnya. Tindakan
Masalah Kepolisian RI Kian Mengemuka: Menjadi Ancaman Demokrasi dan Alat Penguasa Untuk Memukul serta Merampas Hak-Hak Rakyat
Jakarta, 1 Juli 2024 – YLBHI mendesak pemerintah dan DPR untuk melakukan reformasi kepolisian secara substantif serta memperkuat mekanisme pengawasan kepolisian.
Perkuat Pengawasan dan Batasi Kepolisian Pasca Tragedi Penyiksaan dan Pembunuhan Anak Alm. AM (13), Bukannya Menambah Kekuasaan dalam RUU Polri
29 Juni 2024 – RFP mendesak Kapolri untuk mengusut tuntas dugaan penyiksaan dan pembunuhan anak yang dilakukan oleh anggota Polda Sumatera Barat dab mencopot Kapolda Sumatera Barat, Irjen Pol. Suharyono.
25 Tahun Indonesia Ratifikasi CAT: Presiden Jokowi dan DPR RI Gagal Hentikan Praktik Penyiksaan di Kepolisian, TNI, dan Lapas
26 Juni 2024 – RFP mendesak Pemerintah Indonesia untuk segera meratifikasi Optional Protocol to the United Nations Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.
