Pusat Informasi
Pusat informasi resmi Koalisi RFP. Temukan siaran pers, publikasi, dokumen dan kebijakan hukum, serta output kampanye dari Koalisi RFP dalam format teks dan audio-visual. Semua materi di sini dapat diakses dan dikutip secara bebas oleh media, publik, dan peneliti untuk memperkuat diskursus Reformasi Polri.
-
Putusan Mahkamah Konstitusi No.114/PUU-XXIII/2025
Jakarta, 13 November 2025 – Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan frasa ‘atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri’ dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
-
Tanpa Terobosan, Tim Reformasi Kepolisian adalah Upaya Presiden Prabowo Memperpanjang Kebuntuan
11 November 2025 – Kurawal menilai bahwa Tim Reformasi Kepolisian adalah bentuk nyata konflik kepentingan.
-
Menanti Tim Reformasi Polri untuk Atur Judicial Scrutiny Sejak Penyelidikan dan Habeas Corpus untuk Setiap Orang yang Ditangkap dalam RUU KUHAP
Jakarta, 7 November 2025 – Prabowo Subianto membentuk Tim Percepatan Reformasi Polri melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian.
-
Buku: Dinamika dan Tantangan Pengawasan Internal Kepolisian
Jakarta, 6 November 2025 – Puskakrim UI merilis buku “Dinamika dan Tantangan Pengawasan Internal Kepolisian yang secara garis besar membahas pentingnya pengawasan terhadap kepolisian.
-
Buku: Catatan Kelam Perilaku Polisi, Menagih Reformasi Polri
3 Oktober 2025 – Buku: Catatan Kelam Perilaku Polisi, Menagih Reformasi Polri adalah kumpulan liputan kolaborasi AJI dan media lokal di 6 provinsi yang mengangkat kasus-kasus yang melibatkan polisi.
-
Perkapolri Penindakan Aksi Penyerangan Kepolisian Bukti Kegagalan dan Ketiadaan Komitmen Reformasi di Tubuh Internal Kepolisian
Jakarta, 2 Oktober 2025 – YLBHI memandang Perkapolri Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penindakan Aksi Penyerangan terhadap Kepolisian RI ini bermasalah dan mendesak kepada Kapolri untuk segera mencabut keberlakuannya.
